Rame-Rame Peringati Hari HAM Se-Dunia

Peringatan Hari HAM se-dunia tidak hanya melulu dihadiri oleh anggota SBMI cabang Jember akan tetapi hadir dalam acara tersebut; Muhammad Nour (ILO Jawa Timur), Moch. Cholily (SBMI DPW Jawa Timur), Miftah Farid (SBMI Pusat), Franky Sahilatua (Duta BMI), Komisi IX DPR RI, Disnakertrans Kabupaten Jember, Imigrasi Jember, siswa-siswi di Jember, akademisi, Budayawan dan aktivis, tokoh masyarakat dan partisipan lainnya. Mereka rame-rame memperingati hari HAM Internasional yang jatuh pada tanggal 18 Desember.

Dalam sesi orasi, mereka diberi kesempatan dan kebebasan untuk menyampaikan uneg-uneg, aspirasi, dan harapan-harapannya.

Titik Sunjani mantan BMI Arab Saudi yang mengalami kekerasan dan pelecehan menyampaikan, “Segera bebaskan teman-teman yang saat ini masih disekap dan dianiaya diArab Saudi. Pemerintah harus menindak tegas para pelaku pengirim BMI yang tidak bertanggung jawab!”

Menurut Titik, masih banyak buruh migran Indonesia yang saat ini mengalami perlakuan tidak manusiawi di Arab Saudi dan butuh tindakan penjemputan paksa oleh pemerintah.

“Jika pemerintah tidak melakukan maka tidak sedikit di antara mereka yang akan mati sia-sia karena disiksa.”

Perwakilan Internasional Labour Organization Jawa Timur, Mohammad Nour, menyatakan: “Pada prinsipnya ILO mendukung pemenuhan dan perlindungan hak-hak buruh migran yang selama ini banyak mengalami pelanggaran.

Senada dengan yang disampaikan perwakilan ILO, ketua SBMI pusat Miftah Farid menyatakan SBMI akan selalu mengingatkan pemerintah terutama pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan perlindungan untuk para buruh migran daripada hanya membicarakan tentang peningkatan devisa dan pengiriman calon buruh migran ke luar negeri.

Sedangkan Ketua SBMI DPW Jawa Timur, Moch. Cholily, menegaskan bahwa Perda No 2/2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri harus segera dicabut karena cacat hukum.

Menurut Cholily, Perda ini harus gugur demi hukum karena pengesahan dan pemberlakuan Perda ini sebelum UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) disahkan. Cholily memberikan dua alasan. Pertama, banyak pasal dalam Perda ini bertentangan dengan beberapa undang-undang yang berlaku di negara ini. Kedua, Perda ini memberlakukan kebijakan yang melegalkan praktek percaloan.

Franky Sahilatua selaku Duta Buruh Migran menyatakan, “Saya dengar dari para korban, Pemerintah terutama kepala Disnakertrans kabupaten Jember tidak peduli kepada para TKI asal Jember yang mengalami masalah. Disnakertrans juga tidak menjalankan sosialisasi migrasi aman yang menjadi hak bagi calon TKI. Tapi justru lebih banyak bekerjasama dengan para pelaku.”

Ia menambahkan, semestinya bupati Jember tanggap dengan kondisi ini dan segera memecat kepala Disnakertrans kabupaten Jember apalagi ia juga menolak adanya Perda Perlindungan BMI/TKI asal Jember.

Semangat berkobar juga datang dari para hadirin. Dalam pertemuan itu seesekali mereka meneriakkan harapan mereka: “Hidup Buruh Migran! Tangkap Para Pelaku Penjual Orang! Pecat Aparat Pemerintah yang Keparat!” (8183)